Perppu “Hukuman Kebiri” mengintai predator seksual, melanggar HAMkah?
Oleh : R.A
Indonesia kini mengalami krisis moral, di mana tindakan-tindakan bodoh, criminal, anarkis dan sebagai “hampir” dianggap sebagai kejadian yang biasa saja. Terlebih, pada tindak kejahatan seksual pada anak di bawah umur, para predator seksual dengan bebasnya mencari mangsa ke sana kemari tanpa ada hukum yang menjeratnya. Apa yang salah dari Negara ini?
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat jumlah anak berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan selama periode Januari-25 April 2016. Data KPAI mencatat anak berhadapan hukum total di bulan Januari-25 April 2016 ada 298 kasus. Ada meningkat 15 persen dibandingkan dengan 2015.
Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyebut jumlah permohonan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak ini jumlah peningkatannya sangat mencolok karena naik hampir dua kali. Hasto menyebut pada 2017 ada 111 permohonan dibandingkan pada 2016 sejumlah 62 permohonan perlindungan.
Memasuki tahun 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) melihat tren kejahatan lebih banyak menyasar anak laki-laki. Hal ini setelah dalam kurun waktu dua bulan, KPAI melihat beragam
laporan kejahatan yang dominasi korban anak laki-laki. Ketua KPAI Susanto mengungkapkan, ada kasus di Aceh dengan korban 26 anak, Tangerang 45 anak, Jambi 80 anak, Banyumas 7 anak, Karanganyar 17 anak, Tapanuli Selatan 42 anak, dan di Tasik 6 anak. Dari data-data yang telah disajikan muncul kembali pertanyaan “Apa yang salah dari Negara ini?”
Karena, kejahatan seksual pada anak terus meningkat. Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo akhirnya mengambil langkah “Hukuman Kebiri”, apa itu kebiri atau yang lebih dikenal dengan nama kebiri kimia? Kebiri kimia adalah penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, yang sebagian besar diproduksi sel lydig di dalam buah zakar.
“Testosteron itu adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual. Artinya, hormon testosteron berpengaruh pada gairah seksual seorang pria dan membantu penis seorang pria bisa ereksi,” kata dokter Nugroho.
Masuknya zat anti-testosteron ke dalam tubuh, menurut dokter Nugroho, praktis membuat gairah seksual menurun.
Setelah melewati serangkaian debat panjang dan konsultasi dari berbagai pihak, DPR telah mengesahkan Perppu Perlindungan Anak atau kerap disebut Perppu Kebiri menjadi UU. Setelah berlaku, UU Perlindungan Anak yang baru ini bisa menjerat predator seksual anak dengan hukuman yang lebih berat.
Perppu Kebiri atau yang bernama Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diteken Presiden Joko Widodo pada Mei 2016 yang lalu dan kemudian diserahkan ke DPR. Dalam proses pembahasan, Perppu sudah bisa berlaku namun keberlanjutannya ada di tangan DPR.
Setelah melewati satu masa sidang dan perdebatan yang cukup alot, Perppu Kebiri akhirnya disahkan menjadi UU. Selain kebiri, sebenarnya ada sederet pemberatan hukuman yang diharapkan bisa membuat para pelaku jera dan angka kejahatan seksual terhadap anak menurun.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di berbagai media, hukuman kebiri kimiawi bisa mengurangi nafsu seksualitas pedofil, tapi efeknya tidak permanen, sehingga masih “manusiawi” dan bisa dianggap seperti "terapi". Kebiri kimiawi juga tidak membuat orang jadi mandul permanen.
Baiklah, dari segi hukum semuanya tidak bermasalah. Namun, mari kita tengok apakah sanksi yang diberikan kepada para predator seksual tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)?
Wakil Ketua Internal Komnas HAM Siti Noor Laila pun mengatakan bahwa hal tersebut melanggar HAM, seharusnya para predator seksual tersebut dibina dan direhabilitasi bukan dikebiri.
Masalah kejahatan seksual terhadap anak memang sudah mencapai titik luar biasa dan memahami pula perlu ada langkah yang Iuar biasa untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, Komnas HAM mengingatkan bahwa perkembangan peradaban menuntun agar penghukuman tetap dilakukan dengan manusiawi dan diupayakan menjadi sebuah mekanisme rehabilitasi agar seseorang dapat kembali menjadi manusia yang utuh dan siap kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, pemberian hukuman, baik cara maupun tujuan, tetaplah harus berpedoman pada hak asasi manusia.
Hal tersebut berkaitan dengan rencana perubahan hukuman dengan penambahan kebiri pada pasal 81 dan 82. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan Konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Beberapa dokter juga berpendapat bahwa hukuman kebiri melanggar kode etik Ikatan Dokter, karena dokter itu bertugas menyembuhkan yang sakit bukan malah merusak organ tubuh seseorang sehingga membuatnya sakit atau membuat organya tidak berfungsi.
Ketentuan Pasal 286 Ayat (2) Konstitusi Indonesia, Wakil Ketua Internal Komnas HAM, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyikwan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Dengan demikian, hak tersebut merupakan hak yang bersifat konstitutusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhannya menjadi komitmen kontituslional pula.
Menurut Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.
Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution berpendapat bahwa hukuman kepada predator seksual jangan berupa balas dendam kelamin vs kelamin, "Hukuman seperti kebiri itu justru berpotensi menumbuhkan dan mewariskan dendam berkelanjutan bagi pelaku."
Memang, kejahatan seksual pada anak di bawah umur merupakan salah satu concern terbesar Negara ini. Namun, seharusnya pemerintah ketika membuat suatu keputusan hendaklah memperhatikan dampaknya dari berbagai sisi. Meskipun, tidak dapat dipungkiri hukuman kebiri mungkin bisa menimbulkan efek jera pada predator seksual, namun itu hanya sesaat.
Melakukan pembinaan terhadap para predator seksual sepertinya lebih baik karena, riset modern mengatakan bahwa alat kelamin yang paling besar itu adalah otak. Jadi, yang paling harus dilakukan adalah menyembuhkan otak pelaku. Jadi, yang lebih penting adalah “menghukum” otak dan kejiwaan pelaku.
PS: Kali-kali bahas beginian, ya, hehe. Btw, ini juga karena tugas kuliah disuruh buat essay, kalo nggak karena tugas mah kagak ampe kepikiran bikin beginian. Not my passion😂😂
Semoga bermanfaat💙💚💛💜❤️
Tidak ada komentar:
Posting Komentar